PADANG – Mikanews.id | KUA-PPAS 2027 Sumatera Barat resmi diserahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada DPRD Sumbar sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menegaskan arah kebijakan fiskal daerah yang diprioritaskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi dan risiko bencana.
Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan memperhitungkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurut Mahyeldi, perlambatan tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global dan nasional yang masih berlangsung. Selain itu, berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem turut mengganggu aktivitas produksi, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meski pertumbuhan ekonomi melambat, pemerintah daerah mencatat sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa.
Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
Mahyeldi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dinilai tepat sasaran sehingga mampu menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema tersebut diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama ekonomi daerah.
Gubernur juga menegaskan seluruh kebijakan anggaran disusun menggunakan prinsip money follows program. Artinya, setiap belanja daerah hanya diprioritaskan untuk program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Pemprov Sumbar juga menetapkan sejumlah fokus pembangunan lainnya, meliputi hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi hijau untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan pembiayaan daerah, APBD Sumatera Barat Tahun 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menekankan setiap anggaran yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
