JATINANGOR – Mikanews.id | Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital menjadi bekal utama bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan birokrasi masa depan.
Mahyeldi menyampaikan pesan tersebut saat memberikan pembekalan kepada 75 Praja IPDN asal Sumbar di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir seorang aparatur, melainkan sarana untuk mengabdi kepada masyarakat.
Menurut Mahyeldi, kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh tingginya jabatan yang dimiliki, tetapi oleh integritas, rekam jejak, kompetensi, dan kepercayaan yang berhasil dibangun sejak masih menempuh pendidikan.
“Jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi. Kepemimpinan tidak dibangun oleh jabatan, tetapi oleh integritas, kompetensi, serta rekam jejak,” tegas Mahyeldi.
Birokrasi Harus Siap Hadapi Era Digital
Mahyeldi menilai birokrasi saat ini menghadapi perubahan yang sangat cepat. Karena itu, aparatur sipil negara dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dikuasai oleh setiap aparatur pemerintahan.
Meski demikian, Mahyeldi mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat.
Faktor yang paling menentukan keberhasilan pemerintahan tetap berada pada kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan.
Aparatur harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun yang paling menentukan tetaplah kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Aparatur Dituntut Tanggap Hadapi Berbagai Persoalan
Mahyeldi menjelaskan bahwa berbagai persoalan strategis seperti kemiskinan, stunting, pengangguran hingga penanggulangan bencana membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara kolaboratif dan mengambil keputusan dengan cepat.
Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, Sumatera Barat membutuhkan aparatur yang tanggap, adaptif, mampu bekerja di bawah tekanan, dan selalu hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai situasi.
Menurutnya, keberhasilan seorang ASN bukan diukur dari posisi yang diraih, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.
Junjung Nilai Kepamongprajaan dan Warisan Tokoh Bangsa
Dalam pembekalan tersebut, Mahyeldi juga mengajak seluruh Praja IPDN asal Sumbar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepamongprajaan serta falsafah Tungku Tigo Sajarangan sebagai dasar memperkuat persatuan dan semangat pengabdian.
Ia berharap para praja dapat meneladani tokoh-tokoh besar asal Sumatera Barat, termasuk Bung Hatta, yang telah memberikan kontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Selain itu, Mahyeldi berpesan agar para calon birokrat selalu menjaga kejujuran, rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan yang akan diambil.
Menurutnya, Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan oleh aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bekerja melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok.
IPDN Apresiasi Perhatian Pemprov Sumbar
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, Budi Arwan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sumbar bersama rombongan.
Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bukti nyata perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap para praja yang sedang menjalani pendidikan di IPDN.
Budi mengungkapkan, saat ini terdapat 75 Praja IPDN asal Sumatera Barat, terdiri dari 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama.
Menurutnya, pertemuan tersebut berawal dari aspirasi para praja yang menginginkan adanya silaturahmi sekaligus perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama menempuh pendidikan di kampus kepamongprajaan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Turut hadir Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Budi Arwan, Ketua IKAPTK Sumbar Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, jajaran kepala OPD Pemprov Sumbar, dosen, alumni APDN/STPDN/IPDN, serta pengurus Majelis Korps Praja (MKP).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan kader birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(*)
(red)
