Jakarta | Mikanews : Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan secara tegas bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan.
MBG Tetap Berjalan Sambil Terus Dievaluasi dan Dibenahi Tata Kelolanya.
Ia menekankan program ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesehatan, kecerdasan, serta menekan angka stunting pada generasi muda Indonesia.
Menurut Qodari, kendati ada dinamika di lapangan, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan pelaksanaannya sambil terus memperbaiki sistem pengelolaan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Mengapa tidak boleh dihentikan? Karena manfaatnya sudah nyata dirasakan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah — mereka tidak bisa berhenti membutuhkan asupan gizi hanya karena ada kendala operasional,” ujar Qodari dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).
Dinamika adalah Hal Wajar, Bukan Alasan Berhenti
Ia menjelaskan bahwa setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam penerapannya.
“Setiap program pasti memiliki dinamika dan masalah saat dijalankan. Hanya orang yang sudah tiada yang tidak punya masalah. Selama kita hidup, pasti ada hal yang perlu diperbaiki. Namun masalah itu bukan alasan untuk berhenti atau mundur — justru menjadi alasan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki,” tambahnya.
Penataan Tata Kelola: SPPG Belum Beroperasi Dihentikan Sementara
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah melalui Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, telah mengambil kebijakan menghentikan sementara seluruh proses pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum beroperasi.
“Semua yang masih dalam tahap persiapan, berapa pun persentasenya, dihentikan sementara dulu. Ini dilakukan agar penataan program bisa berjalan lebih terukur dan tidak terjadi pemborosan,” tegas Qodari.
Sementara itu, unit pelayanan yang sudah beroperasi tetap dilanjutkan namun akan ditinjau secara mendalam. Evaluasi menyeluruh meliputi:
– Ketepatan sasaran penerima manfaat
– Kondisi dan kesiapan operasional SPPG
– Kualitas kandungan gizi makanan
– Tata kelola yang transparan
– Peningkatan keterlibatan pengusaha/vendor lokal
Terkait Tuntutan Aksi Mahasiswa
Diketahui, wacana penghentian program ini mengemuka seiring dengan aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
1. Menghentikan pemborosan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Menghentikan keterlibatan militer dalam ranah sipil
5. Meminta pemerintah mengakui kekurangan dan berhenti mengelak
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menegaskan akan tetap membuka ruang komunikasi, namun berkomitmen menjaga keberlanjutan program demi masa depan anak-anak Indonesia, sekaligus terus memperbaiki segala kekurangan yang ada agar pelaksanaannya semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Red)
