Pasbar | Mikanews : Krisis kepercayaan publik terhadap layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat kembali memuncak.
Sebuah fenomena “pelayan umum” yang justru menjadi momok bagi masyarakat terjadi pada Jumat (31/7/2026), bahkan menurut cerita masyarakat sekitar SPBU antrian ini sudah v berlangsung cukup lama.
Ratusan warga terpaksa mengorbankan waktu produktif hingga 10 jam hanya untuk mendapatkan jatah Pertalite, sementara sejumlah oknum dengan mobil kijang terlihat bebas menerobos antrean tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan.
Insiden ini terungkap dari kesaksian seorang warga yang mencoba peruntungan di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berbeda, yakni SPBU Batang Lingkin dan SPBU Batang Toman.
Pukul 07.15 WIB, saat ia tiba di SPBU Batang Lingkin, terlihat antrean kendaraan pribadi sudah mengular hingga depan Masjid Taqwa Bancah Talang, sekitar 200 meter dari gerbang masuk SPBU.
Di tengah keputusasaan antrean tersebut, ia bertemu Harianto, seorang pegawai sekolah setempat, yang telah berdiri lama di samping mobilnya sejak pukul 05.15 WIB atau tepat sebelum subuh.
“Dari pagi tadi, Pak,” jawab Harianto singkat ketika ditanya sudah berapa lama menunggu.
Merasa antrean tidak bergerak wajar, warga tersebut beralih ke SPBU Batang Toman.
Namun, nasib buruk kembali menghampiri.
Pintu masuk SPBU tertutup rapat oleh deretan truk tangki solar.
Seorang personel polisi yang berjaga di lokasi memberikan informasi yang mengejutkan:
Pertalite baru akan dibuka pukul 15.00 WIB karena adanya pengerjaan perluasan SPBU.
Dengan tangan hampa, ia pun pulang untuk kedua kalinya dalam sehari.
Drama 10 Jam dan Kebebasan ‘Oknum Pelansir’
Kejanggalan sistem mulai terkuak ketika warga tersebut menghubungi Harianto kembali pada pukul 11.15 WIB.
Ternyata, setelah enam jam berlalu sejak pertemuan pertama, Harianto masih belum juga mendapat giliran mengisi BBM.
Puncaknya, baru pada pukul 15.00 WIB—atau sepuluh jam setelah ia memulai antrean—
Harianto berhasil mendapatkan Pertalite.
“Bener-bener sabar dan tabah Adek menunggu sampai 10 jam,” ujar saksi mata tersebut dengan nada miris.
Namun, yang lebih menyakitkan hati rakyat kecil bukanlah lamanya antrean, melainkan ketimpangan perlakuan di lapangan.
Harianto mengungkapkan adanya praktik “peloncatan” antrean yang dilakukan oleh sekelompok mobil kijang.
“Mobil kijang pelansir bebas saja memotong antrean.
Bolak-balik melansir minyak.
Bukan satu dua mobil, ada beberapa nampaknya yang bebas melansir.
Sementara kami antre berjam-jam,” keluh Harianto.
Praktik ilegal ini menunjukkan adanya kolusi atau pembiaran yang memungkinkan pihak tertentu menimbun BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, sementara masyarakat umum yang berhak secara hukum harus rela kehilangan waktu kerja dan tenaga.
Aparat Dinilai Abai, Pemkab Diminta untuk Bertanggung Jawab
Fakta di lapangan menunjukkan minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum.
Keberadaan polisi di SPBU Batang Toman hanya sebatas memberikan informasi penutupan akses, tanpa ada upaya pengawalan ketat untuk mencegah penyelundupan atau pemotongan antrean di SPBU lain.
Ketidakhadiran otoritas yang menjamin rasa aman dan nyaman ini semakin memperparah frustrasi masyarakat.
Fenomena antrean solar mungkin sudah menjadi hal biasa di Sumatera Barat, namun diskriminasi dalam distribusi Pertalite di Pasaman Barat dinilai sudah melampaui batas kewajaran.
Masyarakat yang notabene harus bekerja dan memiliki urusan penting merasa dirugikan secara materiil dan immateriil akibat inefisiensi dan ketidakadilan ini.
Publik kini menuntut respons cepat dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta Aparat Penegak Hukum (APH).
Jangan biarkan rakyat terus diperdaya oleh sistem yang bobrok dan oknum-oknum yang rakus.
“Apakah tidak ada pihak yang berkompeten di Pemkab Pasaman Barat yang peduli?
Jangan hanya diam pura-pura buta melihat kesulitan rakyat.
Kalau butuh bantuan merumuskan solusi, banyak ahli yang siap membantu.
Tapi ingat, ketok palu tanggung jawab tetap ada di tangan Pemkab Pasbar,” tegas sumber tersebut.
Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji.
Jika dibiarkan berlanjut, krisis BBM subsidi ini bukan hanya soal kelangkaan, tetapi bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi hak-hak dasar warganya dari keserakahan segelintir oknum.
(ME)
