PASAMAN BARAT | Mikanews.id — Stunting Pasaman Barat 12,4 persen menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Data terbaru mencatat sebanyak 4.056 balita mengalami stunting, dan 1.110 di antaranya hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan dengan keterbatasan akses dasar seperti hunian layak, sanitasi, air bersih, hingga listrik.
Stunting Pasaman Barat 12,4 persen tidak hanya dipicu faktor gizi, tetapi juga kondisi lingkungan dan kemiskinan. Berdasarkan pemadanan data e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, persoalan ini bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektor yang terintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pun memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dengan dukungan dari Tanoto Foundation yang kembali menetapkan daerah ini sebagai mitra dalam Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S).
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, menyampaikan bahwa Pasaman Barat dinilai memiliki komitmen kuat dalam menangani stunting. Selama periode 2022–2024, sejumlah capaian telah diraih, seperti penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pelatihan 25 dai, hingga keterlibatan perusahaan perkebunan dalam pra-rembuk stunting.
Baca juga: Jembatan Aramco Rampung, Akses Terpencil Pasaman Barat Kini Terbuka Lebar
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Ia menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus terintegrasi dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” tegasnya.
Stunting Pasaman Barat 12,4 persen juga tercermin dari kondisi lapangan yang memprihatinkan. Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan bahwa dari 1.110 balita rentan, masih banyak yang belum mendapatkan akses dasar.
Rinciannya, 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 60 balita belum memiliki jamban layak, 69 balita belum mendapatkan air minum aman, 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional, dan 2 balita belum menikmati listrik.
“Ini menunjukkan bahwa stunting berkaitan erat dengan kemiskinan dan lingkungan, sehingga intervensi harus menyentuh berbagai sektor,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation memperkuat pendampingan teknis dan advokasi. Program yang dijalankan meliputi penguatan komitmen pemerintah, lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pelatihan tokoh agama, serta penguatan sistem manajemen data.
Selain intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan, intervensi gizi sensitif juga diperluas melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Total kebutuhan anggaran untuk mendukung intervensi ini diperkirakan mencapai Rp1,41 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp25 juta per unit, sertifikat tanah Rp250 ribu, sambungan air minum Rp1,6 juta, fasilitas sanitasi Rp5 juta, sambungan listrik 450 VA Rp750 ribu, serta bantuan perlengkapan memasak sebesar Rp800 ribu.
Sebagai langkah inovatif, pemerintah daerah juga menginisiasi gerakan “Brondol Sawit” yang melibatkan perusahaan perkebunan dalam mendukung intervensi sensitif secara terpadu.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Gina Alecia, Kepala DPPKBP3A Armen, serta Kepala Dinas Kominfo Muharram.
