VII Koto Sungai Sariak | Mikanews : Polemik penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, terus berkembang. Kini, perhatian publik tertuju pada Korong Kampani, yang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima PKH terbanyak dibandingkan 14 korong lain di nagari tersebut.
Ketidakwajaran itu memicu pertanyaan dan kecurigaan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, selain tidak meratanya jumlah penerima, diketahui bahwa pendamping PKH untuk wilayah tersebut adalah istri dari Wali Korong Kampani sendiri.
Fakta ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dan permainan data dalam proses pengusulan penerima manfaat.
> “Kalau pendamping PKH adalah istri dari wali korong, lalu kenapa tidak ada koordinasi dengan wali nagari? Ini mencurigakan. Harusnya ada transparansi. Jangan sampai bantuan rakyat dijadikan urusan keluarga,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Wali Nagari Lurah Ampalu, Bapak Ais Syuria, sebelumnya telah menyatakan bahwa pihak nagari tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pendataan.
Ia mengaku hanya menerima data dalam bentuk final dari atas, tanpa konfirmasi dari pihak wali korong maupun pendamping PKH.
> “Kami tidak diberi tahu sebelumnya. Tahu-tahu data sudah turun. Kami juga heran kenapa Korong Kampani paling banyak menerima,” ujar Ais Syuria kepada media.
Sementara itu, saat dimintai keterangan, pendamping PKH tidak memberikan penjelasan langsung, hanya menyebut sedang mengikuti rapat, dan mengajak bertemu langsung di Dinas Sosial.
Sedangkan hingga berita ini diturunkan, Wali Korong Kampani belum memberikan tanggapan atau klarifikasi apa pun kepada publik maupun pemerintah nagari.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari salah satu LSM lokal, yang menyebut bahwa situasi ini berpotensi masuk dalam kategori kelalaian administratif sekaligus pelanggaran etika pemerintahan nagari.
> “Wali korong adalah bawahan wali nagari. Kalau tidak ada koordinasi, itu bentuk pembangkangan terhadap struktur. Apalagi kalau data PKH disusun tanpa pengawasan dan melibatkan keluarga sendiri, ini patut diduga sebagai penyalahgunaan kewenangan,” tegas perwakilan LSM.
Mereka meminta Dinas Sosial dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk turun langsung dan melakukan audit investigatif, bukan hanya untuk meninjau data, tetapi juga menilai apakah proses pengusulan penerima PKH melibatkan unsur nepotisme atau manipulasi data.
Di sisi lain, masyarakat menuntut agar seluruh data penerima PKH di Nagari Lurah Ampalu dibuka secara transparan, serta dilakukan verifikasi ulang berbasis musyawarah bersama seluruh unsur korong dan nagari.
Mereka berharap kasus ini tidak dibiarkan mengendap, karena menyangkut keadilan sosial bagi warga kurang mampu.
Eja
