Pasaman Barat | Mikanews : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Kerusakan Pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara virtual, Selasa 6/1/2026 dari ruang rapat Bappelitbangda Pasbar. Rakor ini bertujuan menyelaraskan data kerusakan daerah terdampak bencana sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah pusat.
Rakor tersebut diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota dari daerah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diwakili langsung oleh Bupati Pasbar Yulianto, didampingi Sekretaris Daerah Doddy San Ismail serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak akibat bencana, khususnya kategori rusak ringan. Data tersebut diminta segera disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar proses verifikasi dan pencairan bantuan.
Dari 18 kabupaten/kota terdampak di Sumatera Barat, tercatat empat daerah belum mengajukan usulan pendataan.
Perwakilan BNPB, Jarwansyah, menjelaskan bahwa pendataan kerusakan pascabencana dilakukan melalui dua tahapan.
Tahap pertama merupakan pendataan lapangan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk tabel dan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
Tahap kedua adalah proses verifikasi dan validasi oleh BNPB sebelum ditetapkan secara nasional.
Baca juga : Jajaran Kankemenag Pasbar, Salurkan Bantuan Bencana
“Hasil akhir pendataan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan BNPB dan dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang mencakup lima sektor, yakni perumahan, permukiman, infrastruktur, sosial ekonomi, dan lintas sektor,” jelas Jarwansyah.
Dalam forum tersebut, Bupati Pasbar Yulianto memaparkan data sementara dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan laporan awal, tercatat 19 rumah rusak berat, 16 rumah rusak sedang, 37 rumah rusak ringan, serta 11 rumah hanyut, dengan total 83 unit rumah terdampak.
Yulianto menambahkan, sebanyak 30 unit rumah rusak berat dan rumah hanyut direlokasi secara mandiri karena keterbatasan ketersediaan lahan dalam satu hamparan. Pemerintah daerah saat ini masih melanjutkan pendataan titik koordinat relokasi serta akan berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk memastikan keamanan lokasi, guna mengurangi risiko bencana lanjutan.
(Akhir)
