PASAMAN BARAT, Mikanews.id |Â Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Sumatera turun langsung ke Kabupaten Pasaman Barat untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana. Peninjauan yang dipusatkan di kawasan Polongan Anam, Kecamatan Talamau, hingga Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Rabu (29/7), bertujuan mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Bupati Pasaman Barat Yulianto mendampingi langsung Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol.
Yopie Indra Sepang, bersama Sekretaris Daerah Doddy San Ismail serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut.
Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap kondisi wilayah Pasaman Barat yang masih menghadapi dampak bencana alam.
Menurutnya, kehadiran Satgas Nasional menjadi langkah penting untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, Pasaman Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, banjir hingga tanah longsor.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar penanganan kerusakan dapat dilakukan secara optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dampak bencana yang terjadi beberapa waktu lalu cukup besar dan masih menyisakan potensi kerusakan di sejumlah titik,” kata Yulianto.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Nasional.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi agar berbagai hambatan dapat dicarikan solusi bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam kunjungan itu, tim menemukan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penanganan, terutama terkait kondisi sungai dan akses jalan di kawasan rawan bencana, khususnya di Polongan Anam.
Brigjen Yopie memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang telah mengambil langkah cepat dengan membuka jalan alternatif dari Jembatan Panjang menuju Bangkok sebagai solusi sementara bagi masyarakat.
Ia menilai langkah tersebut menunjukkan respons cepat pemerintah daerah dalam menjaga konektivitas wilayah meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Kami sudah melihat beberapa lokasi. Salah satu kendala yang kami temui adalah kondisi sungai dan jalan yang memang rawan dilalui, seperti di Polongan Anam.
Pemerintah daerah sudah mencari solusi dengan membuat jalan alternatif. Hal ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat mengingat kemampuan anggaran daerah masih terbatas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu dijelaskan bahwa peningkatan ruas Jalan Jembatan Panjang–Bangkok di Kecamatan Talamau didanai melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.416.050.071.
Sementara itu, penanganan kawasan Polongan Anam dibiayai melalui anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sekitar Rp12 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki lima titik kerusakan dan saat ini masih berada dalam tahapan proses lelang.
Selain meninjau kawasan Polongan Anam dan jalan alternatif, rombongan juga melakukan peninjauan terhadap penanganan SPAM PDAM, Jembatan Panjang, serta Jembatan Aia Gadang guna memastikan seluruh program rehabilitasi berjalan sesuai rencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kodim 0305/Pasaman melalui Pabung Kapten Inf. Abdul Kadir, Wakapolres Pasaman Barat Kompol Yulandi, Danki Brimob AKP Sutanto, Plt Kalaksa BPBD Setia Bakti, Kaban Kesbangpol Yosmar Difia, Kasat Pol PP Handoko, Plt Kadis PUPR Bambang, Plt Kadis Kominfo Muharram, Kabid IKP Kominfo Yudhinal Reviola, Camat Talamau bersama Forkopimca Talamau, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dengan peninjauan langsung dari Satgas Nasional, diharapkan berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pasaman Barat dapat memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah pusat sehingga penanganan infrastruktur vital dapat dipercepat demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.(*)
(red)
